KabarLiputan.id, ACEH TIMUR –
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur, Muhammad Syuhada, menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Bupati Aceh Timur dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Ia menilai sejumlah langkah yang diambil Bupati menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, Jumat (18/4/2025).
- Respons Cepat Polsek Peureulak Barat Adanya Tanah Longsor Akibat Hujan Deras
- Ini Yang Dilakukan Kapolsek Banda Alam Terhadap Wilayah Terdampak Banjir
- Kapolsek Ranto Peureulak Bersama Warga Evakuasi Pohon Tumbang Yang Menimpa Kabel Listrik di Seumanah Jaya
- Kapolsek Darul Aman Bersama Camat Serahkan Bantuan Kepada Warga Terdampak Banjir
- Kapolsek Simpang Jernih Kunjungi Keluarga Pengemudi Mobil Yang Meninggal Dunia Akibat Kelelahan
Syuhada secara khusus menyoroti beberapa kebijakan yang ia nilai patut diapresiasi, seperti pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Medco untuk kepentingan masyarakat, peningkatan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aceh Timur, serta aturan tegas terkait bimbingan teknis (bimtek) kepala desa yang selama ini menjadi sorotan.
“Kita melihat Bupati Aceh Timur mulai menunjukkan langkah-langkah strategis dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Ini patut kita apresiasi, apalagi soal pemanfaatan CSR PT Medco agar benar-benar terasa dampaknya ke masyarakat,” ujar Mantan Ketua BEM Fisip Unsyiah ini.
Lebih lanjut, Syuhada mendorong agar Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga segera memanggil seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Aceh Timur, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit, untuk menagih tanggung jawab mereka dalam menyalurkan CSR.
“Sudah saatnya Pemkab bersikap tegas. Semua perusahaan sawit yang beroperasi di Aceh Timur harus memenuhi kewajiban CSR-nya. Ini penting agar masyarakat sekitar juga merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut,” tegasnya Sekretaris Fraksi PKB
Menurutnya, jika CSR dikelola dengan baik dan transparan, maka banyak persoalan sosial dan pembangunan di tingkat gampong yang bisa terbantu penyelesaiannya. Ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana tersebut agar benar-benar tepat sasaran.
“Jangan sampai CSR hanya menjadi formalitas. Pemerintah harus hadir sebagai pengawas dan pengarah agar setiap rupiah yang disalurkan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” pungkas Mantan Tenaga Ahli DPD RI ini.(*)