KabarLiputan.id, ACEH TIMUR –
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur, Muhammad Syuhada, menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Bupati Aceh Timur dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Ia menilai sejumlah langkah yang diambil Bupati menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, Jumat (18/4/2025).
- Polres Aceh Timur Bersama Pemkab Gelar GPM di Ranto Peureulak
- Tingkatkan Kewaspadaan, Polres Aceh Timur Gelar Simulasi Sispam Mako
- Kapolres Aceh Timur Ajak Elemen Masyarakat Berperan Aktif Perangi Narkoba
- Kapolres Aceh Timur Ajak Warga Indra Makmu Bersama Polri Perkuat Ketahanan Pangan
- Kapolres Aceh Timur: Berikan Pelayanan Yang Terbaik dan Humanis Kepada Masyarakat
Syuhada secara khusus menyoroti beberapa kebijakan yang ia nilai patut diapresiasi, seperti pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Medco untuk kepentingan masyarakat, peningkatan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aceh Timur, serta aturan tegas terkait bimbingan teknis (bimtek) kepala desa yang selama ini menjadi sorotan.
“Kita melihat Bupati Aceh Timur mulai menunjukkan langkah-langkah strategis dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Ini patut kita apresiasi, apalagi soal pemanfaatan CSR PT Medco agar benar-benar terasa dampaknya ke masyarakat,” ujar Mantan Ketua BEM Fisip Unsyiah ini.
Lebih lanjut, Syuhada mendorong agar Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga segera memanggil seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Aceh Timur, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit, untuk menagih tanggung jawab mereka dalam menyalurkan CSR.
“Sudah saatnya Pemkab bersikap tegas. Semua perusahaan sawit yang beroperasi di Aceh Timur harus memenuhi kewajiban CSR-nya. Ini penting agar masyarakat sekitar juga merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut,” tegasnya Sekretaris Fraksi PKB
Menurutnya, jika CSR dikelola dengan baik dan transparan, maka banyak persoalan sosial dan pembangunan di tingkat gampong yang bisa terbantu penyelesaiannya. Ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana tersebut agar benar-benar tepat sasaran.
“Jangan sampai CSR hanya menjadi formalitas. Pemerintah harus hadir sebagai pengawas dan pengarah agar setiap rupiah yang disalurkan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” pungkas Mantan Tenaga Ahli DPD RI ini.(*)